Resume Masalah Suksesi Negara Dalam Kasus Timor Timur dari Huala Adolf
Nama : Yasep Atmaja
NIM : 02121001108
Kelas : B (08.30-10.10)
Di dalam salah satu kajian hukum internasional publik, suksesi negara belum memiliki aturan yang baku atau mengikat bagi negara-negara. Praktek pun telah menunjukan bahwa tidak ada aturan yang dapat diterima umum sebagai hukum internasional, mengingat hukum internasional telah lama berupaya mengatur bidang ini.
Upaya pembentukan hokum atau perjanjian internasional mengenai hal ini bukannya tidak ada, kekosongan hukum mengenai bidang hukum ini telah mendorong Komisi Hukum Internasional PBB (International Law Commission atau ILC) untuk mengkodifikasi hukum internasional di bidang hukum ini.Suksesi Negara dan Timor Timur
Terlepasnya Timor Timur dan membentuk negara baru bernama Timor Leste melahirkan masalah baru bagi Indonesia. Pada tahun 1976, Indonesia telah menganggap Timor Timur adalah wilayah yang sebelumnya telah resmi menjadi bagian wilayah Indonesia. Tetapi ketika Timor Timur memisahkan diri dari wilayah Indonesia pada tahun 1999, maka telah terjadi suksesi negara pada saat itu.
Akan tetapi PBB memandang bahwa ketika Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia, yang terjadi bukanlah suksesi negara tetapi pengembalian kedaulatan karena tindakan penduduk dengan kekerasan terhadap Timor Timur.
Masalah lain yang muncul adalah aset harta kekayaan pemerintah Indonesia yang berada di wilayah Timor Timur (Timor Leste). Menurut Huala Adolf, suksesi negara telah terjadi. Wilayah Timor Timur sebelumnya adalah wilayah pendudukan (Portugis sebelum diambil alih Indonesia), bukan wilayah merdeka. Karena itu dengan lepasnya Timor Timur dari Indonesia pada tahun 1999, telah terjadi pemisahan wilayah dan kemudian telah lahirnya suatu negara baru. Artinya, telah terjadi suatu proses suksesi negara.
Berdasarkan Konvensi 1983, tampak bahwa Konvensi internasional memberi hak kepada negara yang baru merdeka untuk mengklaim dirinya sebagai pemilik baru atas aset negara lama. Dalam hal ini, Timor Leste sebagai negara baru merdeka menjadi pemilik atas aset negara RI yang berada di sana.
Konvensi 1983 pada prinsipnya tidak berlaku terhadap Indonesia karena Indonesia tidak meratifikasinya. Meskipun demikian, Konvensi 1983 dapat berfungsi atau dianggap sebagai sumber hukum berupa doktrin. Dalam hal ini ketentuan dalam Konvensi 1983 adalah hasil dari pendapat dari para ahli hukum internasional terkemuka (para anggota ILC). Namun demikian, apabila dilihat seksama, tampak bahwa bunyi ketentuan mengenai suksesi negara antara hukum nasional (Konstitusi Timor Leste) dengan hukum internasional tidak jauh beda. Artinya, klaim pemerintah Timor Leste terhadap aset negara RI memiliki dasar hukum yang cukup kuat.
Masalah hukum lain yang mendapat sorotan di tanah air adalah status Perjanjian Timor Gap (Timor Gap Treaty) antara RI dan Australia. Perjanjian Timor Gap mengikat Indonesia setelah diundangkan dengan Undang-Undang No. 1 tahun 1991. Perjanjian ini merupakan pengaturan sementara antara RI – Australia yang ditempuh mengingat upaya kedua negara dalam menetapkan garis batas landas kontinennya di wilayah Timor Gap gagal meskipun perundingan untuk itu telah berlangsung cukup lama (sekitar 10 tahun). Kendala utamanya adalah perbedaan pandangan para pihak mengenai prinsip hukum yang diterapkan di Timor Gap dan mengenai situasi geomorfologis landas kontinen di wilayah Timor Gap.
Bahwa dengan lepasnya Timor-Timur dari wilayah RI, Indonesia (termasuk Timor Barat) tidak lagi mempunyai hak terhadap landas kontinen di daerah“Timor Gap” berdasarkan hukum internasional.
